SUARACYBER.COM, BONE –
Kebijakan pemerintah mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat dan pelaku usaha perumahan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, uang muka (Down Payment/DP) rumah subsidi ditetapkan sebesar 1 persen dari harga jual rumah, sementara masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga berhak memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta untuk membantu pembayaran uang muka.
Dengan harga jual rumah subsidi yang dipatok Rp173 juta, maka DP 1 persen yang harus disiapkan calon debitur sekitar Rp1,73 juta. Di sisi lain, pemerintah melalui program SBUM memberikan bantuan sebesar Rp4 juta, sehingga secara perhitungan nilai bantuan tersebut lebih besar dari kewajiban DP minimum, “ungkap seorang pengembang
Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari sejumlah calon debitur maupun pengembang terkait mekanisme penempatan dana SBUM dalam proses akad KPR subsidi.
Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan pihak perbankan, dana SBUM terlebih dahulu masuk ke rekening debitur, kemudian diteruskan kepada pengembang sebagai bagian dari pembayaran uang muka sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap pihak bank
Sejumlah pelaku usaha perumahan berharap adanya sosialisasi yang lebih jelas mengenai komponen pembiayaan rumah subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Mereka menilai transparansi mengenai perhitungan DP, plafon pembiayaan bank, serta penggunaan dana SBUM akan memberikan kepastian bagi seluruh pihak, baik debitur, bank, maupun pengembang.
Program SBUM sendiri merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan KPR subsidi. Tujuannya adalah meringankan beban pembayaran uang muka sehingga semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah layak huni dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
