KOLAKA, SUARACYBER.COM –
Aksi demonstrasi berlangsung di Kabupaten Kolaka dengan melibatkan dua kubu massa yang membawa aspirasi namun sama-sama menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka dan DPRD setempat.
Demonstrasi yang digelar di depan kantor Bupati dan gedung DPRD di jalan pemuda Kolaka itu berjalan cukup tegang meski tetap dalam pengawasan aparat kepolisian.Senin, (1/9/2025)
Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa cipayung plus menyampaikan 10 poin tuntutan ke DPRD. Tuntutan tersebut di antaranya :
1. Mencabut segala bentuk Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyengsarakan dan merugikan Rakyat. 2. Membatalkan kenaikan Tunjangan DPR RI. 3. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
4. Transparansi pembahasan RUUKUHP dan hilangkan pasal yang merugikan keamanan Public. 5.Copot Anggota DPR RI yang tidak kompeten dan nelanggar kode etik. 6. Merminta kepada Presiden untuk menangani segala bentuk represif yang dilakukan Aparat. 7. Meminta kepada POLRES Kolaka untuk mengeluarkan pernyataan sikap secara terbuka untuk tidak melakukan tindakan represif agar memastikan keamanan bagi para pengunjuk rasa di Kabupaten Kolaka.
8.DPR RI harus Diprioritaskan untuk
Tunjangan kepentingan Rakayat, Bukan Hanya Kepentingnan Pribadi Anggota DPR- RI.
9. Mendesak KAPOLRI Jenderal Listio Sigit Prabowo Untuk Mundur dari Jabatanya Karena Gagal mengubah watak represif POLRI dan Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopotnya jika tidak meletakan jabatan.
10. Segera Revisi SOP Pengamanan POLRI
hentikan Penggunaan Kendaraan Berat ditengah Masa aksi dalam Melakukan Pengamanan DEMONSTRASI ditengah
masyarakat Sipil dan utamakan Pendekatan Skalasi.
Salah seorang orator aksi menyatakan, masyarakat tidak ingin lagi dijanjikan tanpa realisasi. “Kami hadir untuk mendesak DPRD Kolaka agar segera memenuhi 10 tuntutan yang telah kami rangkum berdasarkan keresahan warga,” tegasnya
Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar kantor bupati dan DPRD tersendat. Namun, aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi demonstrasi.
