BONE,SUARACYBER.COM -
Ribuan tenaga teknis honorer menggelar Aksi Damai di pelataran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone, hal ini disinyalir atas kekecewaan mereka atas kebijakan pemerintah yang dianggap kurang memperhatikan nasib tenaga teknis honorer yang selama bertahun-tahun berperan penting di berbagai instansi pemerintahan.
Atas Aksi Demonstrasi yang dilakukan tenaga teknis honorer, Calon Bupati Bone nomor urut 1 Andi Rio Idris Padjalangi dengan sigap menanggapi hal tersebut, mendengar keluhan tenaga teknis honorer di kantor DPRD Bone, Andi Rio ikut merasakan kekecewaan atas apa yang dialami.
“Saya mendengar dan merasakan kekecewaan saudara-saudara kita tenaga teknis honorer, yang merasa terabaikan dalam proses penerimaan pegawai tahun ini. Mereka adalah bagian penting dalam pelayanan pemerintahan di Bone, dan kita tidak akan membiarkan mereka terpinggirkan,” ujarnya tegas.
Calon Bupati Bone dengan akronim SipakaRioMi' ini dengan tegas menyampaikan akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, Politisi Golkar ini memberikan tawaran solusi dan akan menjadikan prioritas jika dirinya terpilih menjadi Bupati di Bumi Arung Palakka.
"Saya siap berjuang bersama kalian, Bone butuh perubahan, dan kita akan wujudkan itu bersama-sama, ada lima poin penting yang saya tawarkan dan itu akan menjadi prioritas saya kedepan jika menjadi Bupati Bone," Tegas Andi Rio
Sementara itu, Herman Salah seorang tenaga teknis honorer menyampaikan harapannya kepada Calon Bupati Bone Andi Rio Idris Padjalangi untuk memperhatikan tenaga Teknis honorer jika nantinya berhasil menjadi Bupati Bone.
"Kami menaruh harapan kepada bapak Andi Rio jika terpilih nantinya, harapan kami sederhana, beliau (Red-Andi Rio) bisa merealisasikan solusi yang ditawarkan, karena Kami ingin nasib kami lebih diperhatikan dan mendapat kejelasan,” Harapnya
Menanggapi Hal tersebut, Lima Solusi yang ditawarkan Calon Bupati Bone Andi Rio Idris Padjalangi, Pertma, Evaluasi dan Penyesuaian Formasi Tenaga Teknis. Kedua, Pengangkatan Berdasarkan Pengalaman dan Kompetensi. Ketiga, Peningkatan Kesejahteraan dan Kontrak Kerja yang Adil. Keempat, Program Pelatihan Khusus untuk Peningkatan Kompetensi. dan Kelima, Dialog Terbuka dengan Perwakilan Honorer dan Pemerintah Pusat.(**)
0 komentar